vhsnutznboltz.org – Pengantar Kebijakan Baru: Pemerintah Indonesia telah merilis revisi pada Peraturan Menteri Perdagangan, yang berpindah dari Nomor 36/2023 ke Nomor 3/2024, meningkatkan kekhawatiran di sektor produksi tepung terigu dalam negeri. Proyeksi Dampak oleh Aptindo: Asosiasi Tepung Terigu Indonesia (Aptindo) memproyeksikan bahwa revisi kebijakan ini dapat menyebabkan penurunan produksi hingga separuh dari kapasitas normal.
Implikasi Perubahan Kebijakan Impor Terhadap Standar Kualitas
- Modifikasi Kebijakan Impor: Menurut Ratna Sari Loppies, Direktur Eksekutif Aptindo, perubahan dalam peraturan impor khususnya untuk Premiks Fortifikan, yang sebelumnya hanya membutuhkan Laporan Surveyor, kini memerlukan tambahan Persetujuan Impor.
- Mandat Standar Nasional Indonesia (SNI): Kebijakan ini berkaitan erat dengan penerapan kembali SNI yang mengatur fortifikasi tepung terigu sebagai persyaratan kualitas yang wajib dipenuhi.
Potensi Kelangkaan dan Fluktuasi Harga di Pasar
- Status Stok Premiks Fortifikan: Terbatasnya stok Premiks Fortifikan diperkirakan cukup hingga Juni 2024, menciptakan potensi untuk penurunan pasokan dan kenaikan harga yang signifikan di pasar.
- Antisipasi Krisis: Ada kemungkinan terjadinya kelangkaan tepung terigu jika tidak ada solusi yang ditemukan untuk mengatasi kendala impor ini.
Ketergantungan UKM pada Ketersediaan Tepung Terigu dan Kebijakan yang Responsive
- Dampak pada UKM: Franky Welirang, Ketua Umum Aptindo, menyatakan bahwa jutaan UKM terancam oleh peraturan impor baru, yang bisa mengganggu rantai pasokan tepung terigu.
- Permintaan Aptindo kepada Pemerintah: Aptindo mendesak pemerintah untuk merevisi kebijakan impor Premiks Fortifikan, untuk memastikan kontinuitas pasokan tepung terigu dalam negeri.
Aptindo mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan impor yang ada dengan tujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga tepung terigu di pasar, serta memfasilitasi kelangsungan operasi UKM yang bergantung pada industri tepung terigu.