Menjelang akhir masa jabatannya, mantan Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, mengumumkan slot fserangkaian reformasi pajak. Tujuannya jelas: mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Reformasi ini sejalan dengan visi “kapitalisme baru” yang ia usung, yang menitikberatkan pada pemerataan kekayaan dan peningkatan pendapatan rumah tangga.
Latar Belakang
Sejak menjabat pada Oktober 2021, Kishida menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Pandemi COVID-19, deflasi yang berkepanjangan, dan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan belanja pertahanan menjadi isu utama. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kishida menawarkan reformasi pajak yang bertujuan menambah pemasukan negara tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.
Komponen Utama Reformasi
Reformasi yang diajukan mencakup beberapa langkah penting:
- Pajak Korporasi: Mulai April 2026, pemerintah akan mengenakan surtax sebesar 4% atas pajak korporasi. Pendapatan tambahan ini akan digunakan untuk mendanai berbagai program, termasuk pertahanan.
- Pajak Tembakau: Kenaikan pajak berlaku bertahap, dimulai dari produk tembakau yang dipanaskan, dan akan meluas ke jenis tembakau lainnya hingga April 2029.
- Surtax Pajak Penghasilan: Per Januari 2027, pemerintah akan menerapkan surtax sebesar 1% untuk pajak penghasilan.
Dinamika Politik
Namun, Kishida menghadapi hambatan politik. DPP menuntut kenaikan ambang batas pendapatan bebas pajak dari 1,03 juta yen menjadi 1,78 juta yen. Tuntutan ini berpotensi memangkas pendapatan pajak hingga 8 triliun yen dan memperburuk posisi fiskal Jepang.
Dampak Ekonomi dan Sosial
Reformasi pajak ini menjadi bagian dari paket stimulus sebesar 39 triliun yen ($250 miliar). Pemerintah merancang paket tersebut untuk mendorong pertumbuhan dan menaikkan pendapatan individu. Stimulus ini juga mencakup dukungan terhadap inovasi digital, subsidi energi, dan bantuan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. Pemerintah juga berencana menaikkan ambang batas pendapatan bebas pajak, meski belum menetapkan angka pastinya.
Warisan Kishida
Meski demikian, reformasi pajak yang ia canangkan tetap menjadi bagian penting dalam arah kebijakan ekonomi Jepang. Reformasi ini mencerminkan upaya Jepang untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal dan kesejahteraan masyarakat.